Khaikannor, Nabila (2025) Pelaksanaan Pemberian Nafkah Oleh Ayah Kepada Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Daha Utara). [Skripsi]
PERNYATAAN.pdf
Download (397kB)
AWAL.pdf
Download (1MB)
ABSTRAK.pdf
Download (184kB)
BAB I.pdf
Download (624kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (710kB)
BAB III.pdf
Download (329kB)
BAB IV.pdf
Download (408kB)
BAB V.pdf
Download (287kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (424kB)
LAMPIRAN.pdf
Download (2MB)
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang timbul akibat
perceraian, khususnya dalam hal pemberian nafkah kepada anak yang seharusnya
menjadi tanggung jawab ayah. Dalam praktiknya di Kecamatan Daha Utara, masih
banyak ayah yang lalai menjalankan kewajiban tersebut, sehingga anak-anak tidak
mendapatkan hak-haknya secara layak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah pada anak pasca perceraian
serta faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran atau kelalaian ayah dalam
memenuhi kewajiban nafkah tersebut.
Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode
sosiologi hukum, yang berfokus pada kondisi nyata di masyarakat. Data
dikumpulkan melalui wawancara dengan para pihak yang terkait dalam kasus
perceraian dan pemberian nafkah anak, termasuk ayah, ibu, dan pihak keluarga
lainnya di Kecamatan Daha Utara. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif
kualitatif, guna menginterpretasikan fenomena sosial terkait praktik pemberian
nafkah berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di
Indonesia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian nafkah pada
anak pasca perceraian di Kecamatan Daha Utara belum berjalan secara optimal.
Beberapa ayah memberikan nafkah, namun tidak sesuai ketentuan, dan banyak juga
yang menghentikan pemberian nafkah karena konflik dengan mantan istri atau
keluarga pihak istri, pernikahan baru, serta faktor ekonomi. Kesadaran hukum yang
rendah dan kurangnya pengawasan atau penegakan hukum turut memperparah
situasi ini. Oleh karena itu, diperlukan edukasi, peran aktif lembaga peradilan, dan
penguatan instrumen hukum guna menjamin hak anak tetap terpenuhi setelah
perceraian orang tuanya
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) |
| Depositing User: | Yoe Oden |
| Date Deposited: | 17 Jun 2025 05:30 |
| Last Modified: | 17 Jun 2025 05:30 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/29014 |




