Jumlah lansia di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya,
yang turut berdampak pada meningkatnya jumlah lansia terlantar. Sebagai
kelompok rentan, lansia membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah, terutama
mereka yang berada dalam kondisi terlantar. Skripsi ini berfokus pada peran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dalam upaya
menyejahterakan lansia terlantar. Dengan mengambil studi kasus pada Dinas Sosial
Kota Banjarmasin, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan peran
tersebut serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.
Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum
empiris serta pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh secara langsung dari
lapangan melalui observasi dan wawancara terhadap 14 informan, yang terdiri atas
staf Dinas Sosial Kota Banjarmasin, pegawai rumah singgah, para lansia terlantar,
dan para pendamping lansia. Penelitian dilaksanakan pada April hingga Mei 2025
di Kota Banjarmasin. Data yang terkumpul diolah dalam bentuk narasi deskriptif
dan dianalisis dengan menggunakan perspektif Jim Ife dan Frank Tesoriero tentang
peran.
Berdasarkan hasil penelitian, upaya Dinas Sosial Kota Banjarmasin dalam
menyediakan fasilitas dan bantuan bagi lansia terlantar telah dilaksanakan, namun
distribusinya masih belum merata dan belum optimal. Dinas ini menjalankan empat
peran utama, yaitu: (1) peran fasilitatif yang mencakup penyediaan rumah singgah,
pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan, layanan kesehatan, penyediaan alat
bantu, serta bantuan uang tunai melalui Program Keluarga Harapan (PKH); (2)
peran edukatif dengan memberikan bimbingan sosial dan keagamaan bagi lansia
terlantar maupun keluarganya; (3) peran representasional, yaitu mewakili lansia
terlantar dalam menjalin kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dan lembaga terkait lainnya guna memenuhi kebutuhan kesehatan serta
mental-spiritual lansia terlantar; dan (4) peran teknis yang meliputi pengelolaan dan
analisis data lansia terlantar di Kota Banjarmasin. Ketidakmerataan dan belum
optimalnya upaya tersebut terutama disebabkan oleh keterbatasan pendanaan dalam
penyediaan fasilitas bagi lansia terlantar