Bayti, Raudatul (2025) Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Komisi Pada Program Tiktok Shop Affiliate. [Skripsi]
PERNYATAAN.pdf
Download (239kB)
AWAL.pdf
Download (2MB)
ABSTRAK.pdf
Download (143kB)
BAB I.pdf
Download (472kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (824kB)
BAB III.pdf
Download (312kB)
BAB IV.pdf
Download (743kB)
BAB V.pdf
Download (219kB)
DAFTAR PUSTAKA .pdf
Download (237kB)
LAMPIRAN.pdf
Download (2MB)
Abstract
Kemajuan teknologi digital saat ini telah menghadirkan berbagai model bisnis baru,
salah satunya adalah sistem TikTok Shop Affiliate. Sistem ini memungkinkan
seseorang untuk memperoleh penghasilan dari komisi penjualan produk melalui
promosi yang dilakukan di media sosial TikTok. Dalam praktiknya, seorang
affiliate mempromosikan produk milik orang lain dan mendapatkan komisi jika
produk tersebut terjual melalui tautan yang dibagikannya. Fenomena ini menarik
untuk dikaji dari perspektif hukum Islam, terutama terkait keabsahan komisi yang
diperoleh dan jenis akad yang melandasinya. Dalam Islam, transaksi bisnis harus
dilandasi oleh prinsip keadilan, kejelasan akad, kehalalan barang, serta tidak
mengandung unsur penipuan, gharar, atau riba..
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat para ulama di
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin mengenai hukum komisi dalam
program TikTok Shop Affiliate, serta apa dasar hukum yang mereka gunakan dalam
menetapkan pandangan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan metode penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam
terhadap enam informan yang merupakan tokoh ulama dari berbagai komisi di
lingkungan MUI Kota Banjarmasin. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi
dengan studi kepustakaan untuk memperkuat analisis data lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dengan wawancara enam orang ulama yang
tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin, diperoleh
beragam pandangan mengenai hukum komisi dalam program TikTok Shop
Affiliate, ada 5 (lima) ulama yang membolehkan dan 1 (satu) ulama yang tidak
membolehkan. Dengan demikian, menurut mayoritas ulama profesi affiliate dalam
ekonomi digital dipandang Boleh secara hukum Islam apabila dijalankan secara
jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip muamalah syariah. Dasar
hukum yang digunakan oleh para ulama terdiri dari Akad jualah, yaitu akad
pemberian imbalan atas keberhasilan menyelesaikan suatu pekerjaan. Fatwa DSN
MUI Nomor 62/DSN MUI/XII/200 Tentang Akad Ju’alah mengenai akad jualah
dalam transaksi ekonomi syariah. QS. Al-Mā’idah: 2. QS. Surah An-Nisa/4:29.
Maka Affiliate dianggap sah menerima komisi jika tidak melanggar ketentuan
syariat, seperti mempromosikan produk yang halal, tidak menipu konsumen, serta
menjalin kesepakatan yang jelas dengan pihak pemilik produk
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |
| Depositing User: | Yoe Oden |
| Date Deposited: | 02 Jul 2025 02:53 |
| Last Modified: | 02 Jul 2025 02:53 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/29177 |




