Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik kerja sama pertanian tradisional
yang dikenal dengan istilah “mengarun” di Desa Gudang Hirang, Kecamatan
Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Sistem ini telah berlangsung secara turun
temurun sebagai bentuk adaptasi masyarakat petani yang tidak memiliki lahan
dengan memanfaatkan lahan milik orang lain melalui perjanjian kerja sama yang
bersifat lisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik
mengarun tersebut dijalankan dan bagaimana tinjauan hukum Islam, khususnya
dalam perspektif hukum ekonomi syariah, terhadap praktik tersebut yang berkaitan
akad muzaara’ah dan mukhabarah.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan
pendekatan hukum empiris. Data diperoleh melalui observasi langsung dan
wawancara dengan para pelaku praktik mengarun, baik pemilik lahan maupun
penggarap. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan mengkaji fakta
fakta lapangan yang kemudian ditinjau berdasarkan teori-teori dalam hukum
ekonomi syariah, khususnya prinsip bagi hasil, akad muzaara’ah, dan mukhabarah,
serta memperhatikan unsur keadilan dan kesepakatan dalam transaksi muamalah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik mengarun di Desa Gudang
Hirang terdiri dari dua bentuk, yaitu pembagian hasil tetap berupa satu karung
beras, dan pembagian hasil berdasarkan persentase. Bentuk pertama tidak
sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam karena penggarap
tetap berkewajiban memberikan hasil meskipun mengalami gagal panen, yang
berpotensi merugikan salah satu pihak. Sedangkan bentuk kedua lebih
mencerminkan prinsip keadilan dan kesesuaian dengan akad muzaara’ah dan
mukhabarah karena adanya pembagian risiko dan keuntungan berdasarkan
kesepakatan. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaaran masyarakat untuk
menerapkan sistem yang lebih adil dan sesuai syariah, termasuk
mempertimbangkan pembuatan perjanjian tertulis agar hak dan kewajiban masing
masing pihak lebih terjamin.