Kalimantan Selatan, walaupun dikenal sebagai provinsi mayoritas
penduduk beragama Islam beretnis Suku Banjar dan, dihuni oleh beragam agama.
Dalam situasi seperti ini, potensi pergesekan antar komunitas dan golongan yang
berbeda selalu ada, di antaranya izin pendirian rumah ibadah. Kementerian Agama
dan Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri
(PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan
Pendirian Rumah Ibadah. Akan tetapi konflik masih tidak bisa dihindarkan pada
tahun-tahun berikutnya, dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain perlunya
persetujuan pendirian rumah ibadah dari lingkungan sekitar, rumitnya persyaratan
administratif dan lain-lain. Penelitian ini adalah penelitian empiris yang bertujuan
untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyelesaian perselisihan izin pendirian
rumah ibadah di Kalimantan Selatan. Penelitian ini juga untuk mengetahui faktor
pendukung dan penghambat implementasi PBM tersebut. Pada akhirnya, penelitian
ini ditujukan untuk menemukan formulasi solusi hukum agar pelaksanaan PBM
tersebut dapat berjalan dengan efektif.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan paparan data
yang bersifat kualitatif untuk menganalisis efektivitas hukum, dengan teknis
pengambilan data melalui wawancara, observasi, studi dokumen, kepada pengurus
FKUB provinsi dan kabupaten, Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, tokoh
masyarakat, tokoh agama, dan akademisi serta aparat, di mana kasus-kasus terjadi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, efektivitas pelaksanaan Peraturan
Bersama Menteri PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang penyelesaian
perselisihan izin pendirian rumah ibadah di Kalimantan Selatan belum efektif.
Adapun faktor pendukung implementasi pelaksanaan PBM Nomor 9 dan nomor 8
tahun 2006, terbentuknya pengurus FKUB se Kalimantan Selatan didukung
bantuan operasional APBD dan APBN Pemerintah Provinsi maupun Kementerian
Agama. Sedangkan faktor penghambat, di antaranya sosialisasi PBM belum
maksimal, belum menyentuh substansi permasalahan hukum di masyarakat, bahkan
tidak tepat sasaran. Sosial budaya masyarakat setempat belum siap, status hukum
PBM tidak memuat sanksi hukum. Selain itu PBM tidak termasuk dalam hierarki
hukum dalam tata urutan perundang-undangan, sehingga kemudian regulasi
berdampak terhadap adanya UU HAM dan UU Omnibus Law yang menghapus
v
istilah IMB yang termuat dalam PBM, serta belum adanya Perda FKUB di
Kalimantan Selatan. Solusi hukum terhadap pelaksanaan PBM Nomor 9 dan 8
tahun 2006 perlu kebijakan pemerintah pusat seperti Peraturan Presiden.
Pemerintah daerah seperti Peraturan Daerah (Perda) diharapkan dapat
mengakomodir penyelesaian perselisihan izin pendirian rumah ibadah, khususnya
pada PBM nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 pada Bab IV Pasal 14, tentang
persyaratan administrasi yaitu 60 dukungan masyarakat dan 90 pengguna serta
persyaratan teknis bangunan gedung pendirian rumah ibadah. Pemerintah
memfasilitasi mencarikan tempat lain yang memenuhi syarat apabila tidak
mencapai kesepakatan. Selain itu panitia pembangunan rumah ibadah dapat
mengajukan permohonan untuk izin sementara rumah Ibadah selama 2 tahun sesuai
pada Bab V Pasal 18. Bila hal ini tidak didapatkan, maka panitia bisa mengajukan
permohonan ke pengadilan setempat untuk minta keputusan yang tetap dalam
hukum hal ini sesuai Bab VI pada PBM tersebut