Permainan modern berbasis teknologi seperti Timezone kini menjadi bagian
dari gaya hidup masyarakat urban, termasuk di Kota Banjarmasin. Salah satu daya
tariknya adalah sistem penukaran tiket dari hasil permainan dengan berbagai
hadiah. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan hukum dalam perspektif Islam,
khususnya terkait unsur maysir (Judi) dan gharar (ketidakpastian). Oleh karena itu,
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat ulama MUI di Kota
Banjarmasin tentang hukum penukaran tiket dari permainan Timezone serta dasar
hukum yang mereka gunakan. Menurut dua pendapat yang berbeda adalah pertama
dasar permainan yang mengandung gharar dan yang kedua niat pemain yang hanya
untuk bersenang-senang saja.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis
penelitian hukum empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan lima
informan dari MUI Kota Banjarmasin dan MUI Provinsi Kalimantan Selatan, serta
studi dokumen terkait hukum Islam tentang muamalah, maysir, dan hadiah. Analisis
dilakukan secara deskriptif untuk mengungkap pandangan dan dalil yang digunakan
para ulama.
Dari hasil temuan terdapat dua pendapat ulama MUI di Kota Banjarmasin
tentang hukum penukaran tiket dari permainan Timezone Duta Mall di Kota
Banjarmasin yaitu 1) Memperbolehkan dengan syarat tertentu yakni dari pendapat
informan 1, 2, dan 2) Tidak diperbolehkan yakni dari pendapat informan 3, 4, dan
5. Dasar hukum pendapat ulama MUI di Kota Banjarmasin tentang hukum
penukaran tiket dari permainan timezone Duta Mall di Kota Banjarmasin yaitu 1)
Memperbolehkan dengan syarat tertentu adalah dalam kaidah ushul fikih, HR.
Bukhari No. 1968, HR. Al-Bukhari No.594. 2) Dasar hukum yang tidak
memperbolehkan dalam QS. Al-Maidah ayat 90-91 dan QS. Al-Baqarah ayat 219.