Pertanian merupakan sektor penting yang mendukung perekonomian
Indonesia, terutama di daerah pedesaan, di mana banyak penduduk bergantung
pada hasil pertanian sebagai sumber penghidupan. Di Desa Manarap Baru,
praktik bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik lahan telah menjadi
budaya setempat. Namun, terdapat sengketa terkait pembagian hasil panen, di
mana petani penggarap merasa tidak mendapatkan imbalan yang sesuai dengan
kesepakatan, sementara pemilik lahan merasa hasil panen tidak memenuhi
harapan. Sistem kerja sama ini sering kali dilakukan secara lisan tanpa
dokumen tertulis, yang dapat menimbulkan masalah di kemudian hari akibat
ketidakjelasan perjanjian dan kurangnya pemahaman hukum di kalangan
masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami pola
penyelesaian sengketa yang diaharapkan menemukan solusi yang adil dan
berkelanjutan.
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode
hukum empiris, dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini terletak di
desa Manarap Baru, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. Sumber
data dalam penelitian ini diperoleh dari Informan yang terdiri dari Petani
Penggarap dan Pemilik Lahan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara langsung dengan narasumber, dan teknik analisis data melibatkan
penelaahan mendalam terhadap data primer dan sekunder, serta
menghubungkannya untuk dideskripsikan secara lengkap. Hasil analisis
menggambarkan kondisi atau fenomena menggunakan kata-kata, yang
kemudian diklasifikasikan sesuai karakteristiknya untuk mendapatkan
simpulan dari penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil yang
umumnya dilakukan secara sering kali menimbulkan sengketa, terutama ketika
terjadi kondisi gagal panen. Ketidakjelasan dalam perjanjian dan pembagian
hasil yang tidak adil menjadi faktor utama penyebab konflik. Penyelesaian
sengketa dilakukan melalui negosiasi langsung, di mana komunikasi yang
terbuka dan saling pengertian antara kedua belah pihak berperan penting dalam
mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, disarankan agar perjanjian bagi hasil
didokumentasikan secara tertulis dan melibatkan klausul penanganan risiko
untuk mencegah sengketa di masa depan. Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi bagi pengembangan model perjanjian yang lebih adil
dan berkelanjutan dalam konteks pertanian di daerah pedesaan