Perdagangan itu terdapat dimana saja salah satunya di desa Manarap Baru
yang berada di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Di desa ini terdapat
toko yang menjual bahan potas. Potas tersebut oleh sebagian pembeli di gunakan
untuk menangkap ikan. Penggunaan potas untuk menangkap ikan telah melanggar
hukum sebagaimana tercantum Pasal 84 ayat 1 dan atau Pasal 86 ayat 1 UU RI
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juncto Pasal 100B UU RI Nomor 45
Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2009 tentang
Perikanan. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek jual
beli potas untuk menangkap ikan dan untuk mengetahui bagaimana perspektif
hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli potas untuk menangkap ikan di
Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.
Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan
pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik pengumpulan
data wawancara dan dokumen. Data yang dikumpulkan berkaitan dengan praktik
jual beli potas untuk menangkap ikan di Desa Manarap Baru Kecamatan
Kertak Hanyar Kabupaten Banjar kemudian dianalisis secara deskriptif
kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan dapat disimpulkan praktik jual beli potas
di Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar
berlangsung dalam dua bentuk, yaitu secara terbuka dan tersembunyi. Hukum
ekonomi syariah terhadap praktik jual beli potas untuk menangkap ikan di Desa
Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar jual beli potas
memiliki dua hukum, yaitu jika ibu MJ menjual potas sebagai pemenuhan
kebutuhan pertanian maka hukumnya halal. Sedangkan, seperti yang dilakukan
bapak IQ, bapak BD, bapak MD, dan bapak AD jika potas tersebut digunakan
sebagai alat menangkap ikan objek akad digunakan untuk kemaksiatan dan
bertentangan dengan maqashid syariah (menjaga jiwa, harta, dan lingkungan) maka hukum jual beli potas tersebut haram. Hal tersebut dikarenakan merusak lingkungan,
membahayakan, dan melanggar prinsip keadilan serta keberlanjutan.