Perjanjian perkawinan idealnya berfungsi sebagai instrumen preventif
untuk menjaga keharmonisan hubungan suami istri, mempermudah
penyelesaian sengketa harta perkawinan, sekaligus menjadi pedoman bagi
hakim dalam memutus perkara. Namun, dalam praktiknya, perjanjian tersebut
justru menjadi bagian objek sengketa dan tidak dijadikan pedoman oleh hakim
dalam memutus perkara. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi
para pihak yang bersengketa dan mengaburkan kemanfaatan yang seharusnya
diperoleh dari perjanjian perkawinan. Fokus penelitian diarahkan untuk
menjawab dua pertanyaan utama: (1) bagaimana praktik penyelesaian sengketa
perjanjian perkawinan terkait harta benda di Pengadilan Agama Kalimantan
Selatan dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum; dan (2)
bagaimana asas-asas serta norma hukum ideal yang perlu dirumuskan untuk
memperkuat fungsi perjanjian perkawinan dalam melindungi kepentingan para
pihak.
Metode penelitian yang digunakan adalah socio-legal research yang
memadukan analisis normatif dan kajian empiris. Analisis dilakukan terhadap
peraturan perundang-undangan, putusan hakim, serta praktik pembentukan
perjanjian perkawinan di masyarakat. Wawancara mendalam dengan hakim,
notaris, advokat, pasangan suami-istri dilaksanakan sebagai data dukung. Secara
teoritis, penelitian ini bertumpu pada kerangka Maqashid al-Syariah sebagai
grand theory, didukung teori kepastian hukum dan istihsan sebagai middle
theory, serta teori kontrak, law as social engineering, konsep relasi kuasa
Foucault, dan konsep al-sulhu sebagai applied theory. Pendekatan teoritis ini
memungkinkan analisis yang komprehensif atas dimensi normatif, sosiologis,
dan filosofis dari perjanjian perkawinan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya sengketa dan
ambiguitas penyelesaiannya antara lain adalah karena pembuatan perjanjian
dalam kondisi konflik, isi perjanjian yang tidak adil, dan lemahnya kekuatan
pembuktian akibat perjanjian yang dibuat di bawah tangan. Di samping itu,
perjanjian perkawinan dalam konteks hukum keluarga memiliki karakteristik
berbeda dengan kontrak komersial, sehingga diperlukan rekonstruksi asas dan
norma hukum, meliputi asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, itikad baik,
keadilan, kerelaan, dan keseimbangan.
Tawaran utama penelitian ini adalah konsep fortifikasi, yaitu konstruksi
peneliti yang didukung masukan narasumber melalui perumusan perjanjian
perkawinan dalam akta autentik dengan prapengesahan Pengadilan Agama.
Model ini menguatkan kedudukan perjanjian perkawinan sebagai instrumen
yuridis perlindungan hukum serta berfungsi preventif terhadap potensi sengketa
harta benda perkawinan. Dengan demikian, disertasi ini menegaskan peran
hukum sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) untuk
menjamin ketertiban dan kemaslahatan dalam pengelolaan harta benda
perkawinan