Pernikahan merupakan salah satu lembaga penting dalam kehidupan manusia,
baik dari hukum Islam maupun hukum positif. Dalam Islam, pernikahan dipandang
sebagai ikatan suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah,
mawaddah, dan rahmah. Sementara itu, hukum positif di Indonesia mengatur
pernikahan sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum
dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, tujuan penelitian ini yaitu untuk
mengetahui bagaimana makna dan bentuk izin dalam pernikahan pernikahan
perempuan dewasa yang dilangsungkan oleh wali mujbir tanpa izin dan tanpa
sepengetahuan si perempuan tersebut dalam studi komparatif hukum Islam dan
hukum positif. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dampak hukum yang
terjadi pada pernikahan Perempuan dewasa yang dilangsungkan oleh wali mujbir
tanpa izin dan tanpa sepengetahuannya dalam studi komparatif hukum Islam
maupun hukum positif.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang
bersifat deskriptif dengan pendekatan komparatif. Bahan hukum diambil dari kitab
kitab primer dari pandangan para ulama mazhab (terkhusus mazhab Syafi’i) dalam
hukum Islam maupun Undang – Undang sebagai acuan dalam hukum positif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam (mazhab
Syafi’i) menetapkan pernikahan perempuan dewasa yang dilangsungkan oleh wali
mujbir tanpa izin dan tanpa sepengetahuan si perempuan tadi yaitu sah
dilangsungkannya pernikahan itu sebab bentuk izin yang digunakan dalam perihal
ini memuat persetujuan si perempuan dengan diamnya. Sedangkan dalam hukum
positif, pernikahan tersebut dianggap tidak sah sebab tidak memenuhi syarat
daripada pernikahan tersebut sesuai yang tercantum di dalam pasal 6 Undang –
Undang Perkawinan yakni harus ada kerelaan dari kedua calon mempelai saat akad
nikah terjadi serta bentuk izin yang digunakan dalam hal ini yaitu persetujuannya
mesti dilakukan secara lisan maupun tertulis.