Perkembangan ekonomi digital telah mendorong maraknya layanan Buy
Now, Pay Later (BNPL) seperti Shopee Paylater, yang memungkinkan konsumen
berbelanja secara kredit tanpa kartu kredit. Namun, di balik kemudahannya,
layanan ini menerapkan denda keterlambatan hingga 5% per bulan tanpa
mempertimbangkan kondisi di luar kendali konsumen seperti pemutusan
hubungan kerja, sakit berat, atau bencana yang dalam hukum dikenal sebagai force
majeure.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-
analitis normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data atau
bahan yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan menggunakan
pendekatan konseptual dan perundang-undangan.
Berdasarkan metode yang digunakan hasil penelitian menunjukkan bahwa
bentuk perlindungan terhadap konsumen yang gagal bayar akibat force majeure
pada Shopee Paylater masih sangat terbatas dan tidak efektif. Dari perspektif
hukum islam, praktik ini bertentangan dengan prinsip Syariah yang menekankan
keadilan (‘adl), kemudahan dalam kesulitan (taysîr), serta larangan denda ribawi
dalam akad pinjaman (qardh). dan fatwa DSN-MUI secara tegas mewajibkan
pemberi utang untuk memberikan keringanan atau penghapusan utang bagi
debitur dalam kesulitan suatu kewajiban moral dan syariah yang belum
diwujudkan oleh Shopee Paylater dalam arsitektur layanannya