Nikah misyar merupakan bentuk perkawinan yang secara praktik berbeda
dari konsep perkawinan pada umumnya, karena adanya kesepakatan antara
suami dan istri untuk melepaskan sebagian hak, khususnya terkait nafkah
dan tempat tinggal. Perbedaan konstruksi hukum antara hukum Islam dan
hukum positif menimbulkan perbedaan penilaian terhadap keabsahan nikah
misyar.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan komparatif, yakni mengkaji bahan hukum primer dan sekunder
melalui studi kepustakaan untuk memperoleh pemahaman mendalam
mengenai pengaturan hukum positif. Pendekatan ini bertujuan untuk
membandingkan, sehingga dapat ditemukan persamaan, perbedaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah misyar dalam hukum Islam dapat
dinilai sah apabila rukun dan syarat perkawinan terpenuhi, meskipun
dipersoalkan dari sisi tujuan dan kemaslahatan perkawinan. Sebaliknya
dalam hukum Positif Indonesia, nikah misyar tidak diakui karena tidak
memenuhi prinsip ikatan lahir batin serta pemenuhan hak dan kewajiban
suami istri secara utuh. Perbedaan ini menunjukkan adanya perbedaan
paradigma antara hukum Islam dan hukum positif dalam memaknai
perkawinan.