Praktik perjokian tugas di perguruan tinggi menjadi fenomena yang
semakin memprihatinkan karena bertentangan dengan tujuan pendidikan, prinsip
kejujuran akademik, dan etika intelektual. Perjokian tidak hanya merusak
integritas akademik, tetapi juga menghambat pembentukan karakter mahasiswa
sebagai insan ilmiah yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam konteks
hukum, praktik ini menimbulkan persoalan baik dari perspektif hukum positif
yang menilai legalitas dan keabsahan perjanjian, maupun dari perspektif hukum
ekonomi syariah yang menilai akad berdasarkan prinsip kejujuran, amanah, dan
kemaslahatan. Oleh karena itu, kajian terhadap praktik perjokian diperlukan untuk
memahami kedudukannya menurut kedua sistem hukum tersebut secara
komprehensif.
Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik perjokian tugas berdasarkan
hukum positif dan hukum ekonomi syariah, guna memberikan gambaran
mengenai keabsahan perjanjian dan implikasi hukumnya. Penelitian menggunakan
metode hukum normatif dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-
undangan, buku, jurnal, serta literatur relevan lainnya. Bahan hukum yang dikaji
meliputi KUHPerdata, UU Pendidikan Nasional, UU Hak Cipta, serta prinsip-
prinsip syariah seperti larangan tadlis dan ketentuan akad ijarah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjokian tugas melanggar
prinsip kejujuran akademik dan tujuan pendidikan sebagaimana diatur dalam UU
No. 20 Tahun 2003 serta berpotensi bertentangan dengan UU No. 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta. Dalam hukum positif, hubungan antara mahasiswa dan penjoki
merupakan perjanjian yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat ―sebab yang
halal‖ dalam Pasal 1320 KUHPerdata, bahkan bertentangan dengan ketertiban
umum dan kesusilaan sebagaimana Pasal 1337, sehingga perjanjian tersebut batal
menurut Pasal 1335 KUHPerdata. Sementara itu, dalam perspektif hukum
ekonomi syariah, praktik ini menyerupai akad ijarah tetapi tidak memenuhi syarat
sahnya, karena kewajiban akademik bersifat personal, mengandung unsur
kecurangan (ghisy dan tadlis), serta melanggar prinsip ta‘awun. Penggunaan jasa
pihak lain hanya dibolehkan sebatas bantuan teknis seperti jasa ketik dalam
kondisi uzur yang dibenarkan dan tidak menghilangkan substansi intelektual
mahasiswa. Secara keseluruhan, kedua sistem hukum sepakat bahwa perjokian
tugas tidak dapat dibenarkan; perbedaannya terletak pada fokus penilaian, di mana
hukum positif bertumpu pada legalitas formal, sedangkan hukum ekonomi syariah
bertumpu pada nilai etis dan kemaslahatan.