Islam adalah sebuah keyakinan yang mana mempunyai berbagai aturan
aturan dalam melaksanakan kegiatannya salah kegiatan yang sering dilakukan
dalam aspek muamalah, Bentuk muamalah yang umum terlihat dalam kehidupan
masyarakat adalah akad, yaitu perjanjian pemindahan manfaat dari jasa atau tenaga
kerja dalam jangka waktu tertentu dengan berupa upah. Dalam sistem pengupahan
buruh tani di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung, yang dilakukan
berdasakan kesepakatan lisan dan tradisi setempat tanpa adanya kontrak tertulis.
Situasi ini menibulkan berbagai masalah terkait ini menimbulkan dengan
sebagaimana sistem pengupahan dan apa saja yang mempengaruhi sistem
pengupahan yang dilaksanakan dan agar mengetahui kepastian hubungan kerja
antara pemilik dan buruh tani. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk
memahami sistem pengupahan buruh tani yang ada di Desa Handil Kadao,
Kecamatan Kapuas serta mengindentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi
penerapan sistem pengupahan tersebut.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum empiris. Penelitian dilakukan dengan cara menganalisis hukum yang
diterapkan di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung. dengan pendekatan
sosilogis hukum, melalui penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data
melalui wawancara kepada pemilik persawahan dan buruh tani.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran untuk
pekerja tani di Desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung dilakukan melalui
kesepakatan yaitu dengan kebiasaan adat secara lisan dan mengucap berelaan tanpa
adanya perjanjian secara tertulis. Dan dalam sistem pengupahan yang diterapkan
ada dua sistem, yaitu sistem borongan dan sistem setengah hari. Maka dari sudut
pandang hukum positif, mekanisme pengupahan di Handil Kadao, Kecamatan
Kapuas Murung belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum dan
perlindungan. dilihat dari hukum Islam (ijarah), metode pembayaran pekerja tani
di desa Handil Kadao, Kecamatan Kapuas Murung sebenarnya telah akan rukun
termasuk pada syarat akad ijarah, terutama ijarah al’amal meskipun masyarakat
belum sepenuhnya memahami konsep ini secara mendalam. Karna sistem
pengupahan yang masih berlandaskan pada tradisi lokal yang termasuk dalam
kategori ‘urf khusus yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip
prinsip syariat.