Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik bandar arisan,
praktik arisan pada dasarnya merupakan bentuk muamalah yang bertujuan
untuk saling tolong menolong (ta’awun) antaranggota namun, dalam
praktiknya bandar arisan yang tidak menyetor dana sebagaimana kewajiban
peserta lainnya namun, bandar arisan tetap memperoleh hak yang sama
dengan peserta arisan lainnya. Hal tersebut dapat menimbulkan persoalan
hukum khususnya ditinjau dari perspektif hukum islam. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui analisa kesepakatan kontrak (akad)
antara bandar arisan dan peserta serta bagaimana tinjauan hukum islam
terhadap praktik bandar arisan yang tidak menyetor dana.
Jenis Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan
pendekatan konseptual (conceptual appriach). Bahan hukum dikumpulkan
melalui studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier, seperti literatur hukum Islam, buku, jurnal, dan dokumen terkait.
Analisis ditelaah secara kualitatif dengan jenis penelitian normatif dan
pendekatan konseptual untuk menguji kesesuaian praktik bandar arisan
yang tidak menyetor iuran namun memperoleh bagian sama dengan kaidah
hukum Islam.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bandar arisan yang
tidak menyetor dana, namun tetap memperoleh bagian yang sama dengan
peserta, secara formal memenuhi unsur akad seperti adanya ijab kabul dan
kerelaan para pihak. Namun, secara substantif praktik tersebut tidak sesuai
dengan prinsip hukum Islam karena mengandung ketidakseimbangan antara
hak dan kewajiban, sehingga melanggar prinsip keadilan (al-‘adl), kejujuran
(ṣiddq), dan kesetaraan (al-musāwah). Selain itu, praktik ini berpotensi
mengandung unsur gharar akibat ketidakjelasan kontribusi dana serta
mendekati unsur riba karena adanya keuntungan sepihak tanpa kontribusi
yang sepadan. Oleh karena itu, akad dalam sistem tersebut dinilai tidak sah
atau fasid. Meskipun demikian, praktik ini masih dapat dibenarkan apabila
sejak awal terdapat kesepakatan yang jelas bahwa bandar bertindak sebagai
pengelola dan memperoleh imbalan (ujrah) melalui akad ijarah, sehingga
tercipta transparansi dan keadilan bagi seluruh pihak.