Tradisi Mappapindreng merupakan praktik pemberian bantuan dalam pelaksanaan
hajatan, khususnya pernikahan, yang dalam pelaksanaannya disertai ekspektasi
sosial berupa kewajiban pengembalian di masa mendatang. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis praktik Mappapindreng dalam perspektif hukum Islam dan
hukum adat Bugis serta menemukan titik temu di antara keduanya.
Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan
komparatif yang didukung data melalui wawancara dengan tokoh adat. Analisis
dilakukan dengan menelaah konsep fikih muamalah, khususnya akad, qardh (utang
piutang), dan ‘urf, serta nilai-nilai hukum adat Bugis sebagai living law.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum adat,
Mappapindreng dipandang sebagai living law. Sementara itu, dalam perspektif
hukum Islam, Mappapindreng dianalisis melalui kerangka fikih muamalah,
khususnya teori akad, qardh (utang-piutang), dan ‘urf. praktik Ini memiliki
karakteristik yang menyerupai akad qardh sehingga harus memenuhi prinsip
prinsip syariah, seperti kejelasan akad, kerelaan (ridha), keadilan, serta bebas dari
unsur riba, gharar, dan dharar. Persamaan antara hukum Islam dan hukum adat
Bugis terletak pada pengakuan terhadap nilai tolong-menolong (ta‘āwun), Adapun
perbedaannya terletak pada dasar normatif dan bentuk sanksinya.
Dalam hukum Islam, kewajiban pengembalian dalam akad qardh bersifat mengikat
secara hukum syar‘i, sehingga apabila tidak dipenuhi, pelakunya dapat dianggap
berdosa berdasarkan prinsip kewajiban sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an.
Sementara itu, dalam hukum adat Bugis, kewajiban pengembalian dalam tradisi
Mappapindreng juga bersifat mengikat, namun sanksinya bersifat sosial, yaitu
berupa tekanan sosial, penurunan reputasi, hingga pengucilan dalam masyarakat.
Selain itu, dalam praktik adat, kewajiban tersebut secara tidak tertulis dianggap
harus dibayar kembali ketika pihak yang pernah memberi bantuan
menyelenggarakan hajatan serupa.
Kedua sistem hukum ini dapat diharmonisasikan melalui konsep ‘urf dalam hukum
Islam, selama praktik Mappapindreng dijalankan dengan prinsip keadilan,
kejelasan akad, kerelaan, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, dan dharar.
Dengan demikian, tradisi Mappapindreng dapat dikategorikan sebagai ‘urf ṣaḥīḥ
dan dipandang sah dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip
prinsip syariah.