Penelitian ini membahas tentang praktik yang dilakukan penghulu kampung
terhadap pernikahan siri di Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten
Pulang Pisau. Keberadaan penghulu kampung tersebut terhadap pernikahan siri
menimbulkan berbagai Implikasi hukum, diantaranya bagi pasangan nikah siri,
instansi KUA, dan lingkungan masyarakat.
Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian yang bersifat hukum empiris
dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan
para informan yaitu salah-satu pihak pasangan nikah siri, penghulu kampung yang
menikahkan, Pihak KUA serta Warga desa Mintin. kemudian dianalisis secara
deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara sistematis
dan faktual.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan siri yang dilakukan
oleh 2 orang penghulu kampung merupakan tindakan ilegal (tidak resmi) di
karenakan praktik ini dilakukan di luar pengawasan pencatatan perkawinan negara
tanpa adanya kerjasama dengan pihak KUA. Meskipun pernikahan siri yang di
fasilitasi oleh 2 orang penghulu kampung ini sah secara materil menurut hukum
agama, namun tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara karena tidak
terpenuhinya syarat pencatatan administratif. Keberadaan penghulu kampung
terhadap pernikahan siri menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, yaitu
Implikasi terhadap eksistensi praktik nikah siri, Implikasi sebagai celah
pelanggaran batas usia, Implikasi terhadap kesadaran hukum, Implikasi terhadap
perlindungan hak istri dan anak, implikasi terhadap stabilitas perkawinan (kawin
cerai) dan Implikasi terhadap Institut KUA dan tertib administrasi