Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan bangunan gedung
terbengkalai di kawasan garis sempadan sungai Jalan Jafri Zam-Zam yang semula
direncanakan sebagai rumah dinas Wali Kota Banjarmasin. Bangunan ini telah
terbengkalai selama kurang lebih 22 tahun sejak wafatnya Wali Kota Sofyan
Arfan pada tahun 2003, sehingga menjadi aset menganggur yang mencerminkan
pemborosan anggaran dan menimbulkan masalah sosial serta lingkungan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan pemanfaatan kembali,
menganalisis kesesuaian potensi pemanfaatan dengan Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2024 tentang Bangunan Gedung, serta merumuskan
solusi strategis bagi pemerintah daerah.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan
pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kasus. Data primer dikumpulkan
melalui observasi langsung di lokasi dan wawancara mendalam dengan informan
dan instansi terkait (BPKPAD, PUPR DLIH, Kelurahan Teluk Dalam) serta
masyarakat di Jl. Jafri Zam-Zam. Sementara dokumen yang diteliti adalah
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 1 Tahun 2024 tentang Bangunan
Gedung berserta literatur ilmiah lainnya yang relevan. Teknik analisis data
mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data,
penyajian data, dan penarik kesimpulan serta verifikasi.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa hambatan utama pemanfaatan
kembali adalah dualisme status kepemilikan aset, di mana lahan merupakan milik
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sementara bangunan adalah milik
Pemerintah Kota Banjarmasin, diskontinuitas kebijakan pasca 2003, degradasi
fisik struktur bangunan akibat cuaca, serta penetapan lokasi sebagai Zona
Perlindungan Setempat dalam tata ruang terbaru yang membatasi pembangunan
fisik secara ketat. Solusi Solusi strategis yang direkomendasikan adalah
penyelesaian sengketa kewenangan melalui mekanisme hibah lahan dari Provinsi
ke kota melakukan pembongkaran selektif terhadap struktur yang tidak laik, serta
mengalihfungsikan lahan menjadi Ruang Terbuka Hijau, taman kota, waduk
resapan air, atau tempat kegiatan ekonomi mikro masyarakat yang bersifat tidak
permanen dan ramah lingkungan