Pemilihan kepala negara di Indonesia terus-menerus mengalami perubahan
sepanjang 80 tahun negara ini merdeka dari penjajahan. Pada akhirnya, dengan
keluarnya Undang-Undang No 7 Tahun 2023 telah ditetapkan pemilihan kepala
negara yang terbaru dan menyempurnakan pemilihan dari tahun ke tahun sampai
sekarang dan dilakukan serentak ke seluruh penjuru negeri dengan sistem pemilihan
langsung melalui pemungutan suara. Hal ini merupakan kepedulian pemerintah
terhadap demokrasi di Indonesia yang mana sebelum masa pasca amandemen
pemilihan presiden sebagai kepala negara dilakukan oleh MPR atau disebut sebagai
perwakilan yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Jika memandang hal ini dalam
perpolitikan Islam, ditemukan pemilihan kepala negara di Indonesia memiliki
kemiripan terhadap kontrak sosial yang dikemukakan oleh Al-Mawardi. Menurut
Al-Mawardi, pemimpin atau khalifah sebagai kepala negara, dipilih bisa melalui
bai’at langsung dan diwakilkan oleh kalangan terkualifikasi yang dipilih oleh
rakyat itu sendiri, yakni ahl al-hall wa al-’aqdi. Jika diteliti lebih lanjut, ada poin
poin relevan antara kontrak sosial Al-Mawardi dengan sistem pemilihan presiden
sebagai kepala negara di Indonesia, baik dari segi tujuan, legitimasi, maupun
perkembangannya. Hal ini tentu menjadi titik nilai penelitian yang sangat tinggi
yang mana pendapat orang dari lebih dari 900 tahun masih relevan dengan
pemilihan kepala negara di masa kini.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tiga
pendekatan, yaitu pendekatan historis, perundang-undangan dan konseptual.
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Dalam mengumpulkan dan menganalisis
data, penelitian menggunakan teknik pengumpulan studi literature dan teknik
analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa relevansi antara kontrak sosial Al
Mawardi dengan sistem pemilihan kepala negara di Indonesia dapat dilihat pada
aspek konseptual atau normatif. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya
legitimasi kekuasaan yang berasal dari persetujuan masyarakat, serta adanya
hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat. Selain itu, baik dalam
pemikiran Al-Mawardi maupun dalam sistem demokrasi Indonesia, kekuasaan
dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan untuk kepentingan masyarakat,
bukan sebagai hak yang bersifat absolut. Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa kontrak sosial menurut Al-Mawardi masih relevan dalam memberikan dasar
normatif mengenai hubungan antara pemimpin dan rakyat, khususnya dalam hal
penyerahan kekuasaan, legitimasi, amanah, dan tanggung jawab kekuasaan