Produk hair care merupakan produk non-pangan yang digunakan langsung
pada tubuh sehingga memerlukan kepastian kehalalan, mengingat kandungan dan
proses produksinya tidak selalu dapat dipastikan sesuai syariat. Oleh karena itu,
keberadaan label halal menjadi penting sebagai jaminan bagi konsumen muslim.
Namun, dalam praktik di Salon Susi Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas masih
ditemukan produk hair care yang belum mencantumkan label halal, sehingga
menimbulkan pertanyaan mengenai kesadaran hukum pengguna jasa terhadap
penggunaan produk hair care berlabel halal beserta faktor-faktor yang
memengaruhinya.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan
yuridis sosiologis yang memandang hukum sebagai realitas sosial yang hidup
dalam masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Salon Susi Kecamatan Dadahup
Kabupaten Kapuas dengan melibatkan delapan informan terdiri dari satu pemilik
Salon dan tujuh pengguna jasa hair care dengan kriteria beragama Islam yang telah
menggunakan jasa perawatan rambut lebih dari tiga kali dalam satu tahun. Data
primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder bersumber dari
literatur, dokumen, dan peraturan perundang-undangan terkait jaminan produk
halal. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada teori kesadaran hukum
menurut Soerjono Soekanto yang meliputi indikator pengetahuan hukum,
pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan belum mengetahui
dan memahami secara jelas kewajiban sertifikasi halal pada produk hair care.
Meskipun seluruh informan memandang kehalalan sebagai hal yang penting bagi
umat Islam, hal tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam tindakan untuk
memastikan status kehalalan produk yang digunakan selama perawatan rambut.
Pengguna jasa cenderung lebih mempertimbangkan hasil perawatan, kenyamanan
pelayanan, harga, dan kepercayaan kepada pihak Salon dibandingkan keberadaan
label halal pada produk hair care, terdapat lima faktor yang memengaruhi hal
tersebut yakni: 1) faktor hukum itu sendiri 2) penegak hukum 3) sarana atau
fasilitas 4) masyarakat 5) kebudayaan.