Sengketa tanah merupakan konflik agraria yang paling sering terjadi di
masyarakat pedesaan Indonesia, terutama pada wilayah yang kepemilikan
lahannya masih bergantung pada Surat Keterangan Tanah (SKT). Penelitian ini
dilatarbelakangi oleh kasus pergeseran batas tanah antara Bapak Ahmad
sebagai pemilik kebun sawit dengan Bapak Agus sebagai pemilik kebun sayur
di Desa Samurangau, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, yang dipicu
oleh hilangnya patok batas tidak permanen dan ketidakjelasan batas alam,
sehingga menimbulkan tumpang tindih klaim kepemilikannya.
Permasalahan penelitian ini mencakup dua rumusan masalah, yaitu: (1)
Bagaimana deskripsi pengambilalihan tanah yang terjadi di Desa Samurangau,
Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser? (2) Bagaimana penyelesaian
sengketa yang terjadi pada kasus pengambilalihan tanah di Desa Samurangau,
Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser?
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan
pendekatan yuridis sosiologis dan teknik purposive sampling. Data primer
diperoleh melalui wawancara langsung dengan tiga informan, yaitu Kepala
Desa Samurangau, Bapak Ahmad selaku pihak yang merasa dirugikan dan
Bapak Agus selaku pihak yang diduga melakukan perluasan penguasaan lahan.
Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal
yang relevan. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber.
Hasil penelitian menunjukkan (1) kasus pengambilalihan tanah di Desa
Samurangau terjadi akibat pergeseran batas tanah sekitar tiga meter yang
bersifat tidak disengaja (unintentional land grabbing), bukan merupakan
tindakan penyerobotan dengan iktikad buruk (ghasab). Akar persoalannya
adalah ketidakpastian objek kepemilikan yang dalam perspektif Hukum
Ekonomi Syariah dikategorikan sebagai gharar yasîr (gharar ringan/kecil)
yang tidak mengakibatkan batalnya akad kepemilikan, namun wajib
diselesaikan demi menegakkan prinsip keadilan (‘adl) dan perlindungan harta
(ḥifẓ al-māl). (2) sengketa diselesaikan melalui dua tahap mediasi non-litigasi
yang difasilitasi Kepala Desa. Meskipun akta perdamaian tidak didaftarkan ke
Pengadilan Negeri, kesepakatan tertulis tersebut tetap sah dan mengikat
sebagai perjanjian di bawah tangan berdasarkan asas pacta sunt servanda
(Pasal 1338 KUHPerdata). Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah,
mekanisme ini merupakan implementasi akad al-ṣulḥ al-Inkār (perdamaian
dengan penyangkalan) yang sah karena dilandaskan pada kerelaan bersama
(tarāḍin) tanpa tuntutan ganti rugi (‘iwad), sehingga mewujudkan
kemaslahatan (maṣlaḥah) bagi kedua belah pihak.