Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya sengketa pertanahan di
Kota Banjarmasin, khususnya akibat tumpang tindih kepemilikan antara Sertifikat
Hak Milik (SHM) dan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dari program Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Penyelesaian sengketa tidak selalu melalui jalur
litigasi, tetapi dapat ditempuh melalui jalur non litigasi seperti mediasi yang
difasilitasi oleh Kantor Pertanahan. Mediasi tidak selalu berjalan mulus, bahkan
mediasi dapat terjadi berkali-kali hingga mencapai kesepakatan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui praktik penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur
non litigasi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kantor Pertanahan Kota
Banjarmasin.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan
pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan subjek
penelitian yaitu Korsub Penata Pertanahan Pertama, Analis Hukum Pertanahan,
Pengadu dan Teradu yang berlokasi di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Jalan
Pramuka Simpang Tirta Dharma Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin
Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Teknik analisis data
dilakukan dengan tahapan pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan
penyusunan data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyelesaian sengketa
dilakukan melalui enam tahap, yaitu pengaduan, penelitian, pengkajian,
pemanggilan para pihak, pelaksanaan mediasi, hingga tercapainya kesepakatan
dalam akta perdamaian. Faktor yang mempengaruhi praktik tersebut terdiri dari
faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal meliputi
keterbatasan kewenangan Kantor Pertanahan serta perubahan sistem administrasi
pertanahan dari manual ke digital, sehingga SHM lama yang belum terploting
dalam GeoKKP tidak langsung terbaca dalam verifikasi administratif. Faktor
eksternal meliputi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem digital,
kurangnya pemeliharaan tanah, dan adanya pihak lain yang mendaftarkan tanah
melalui PTSL hingga terbit NIB. Dalam kasus ini, pemegang SHM secara hukum
memiliki kedudukan lebih kuat, namun mediasi tetap mempertimbangkan
pemegang NIB agar tidak dirugikan. Kesepakatan akhirnya adalah SHM dan NIB
dicabut; SHM diterbitkan kembali dengan nomor baru, sedangkan pemegang NIB
memperoleh ganti rugi atas waktu, tenaga, dan biaya pengurusan.