Perkembangan digitalisasi sektor jasa keuangan telah mendorong lahirnya
Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), diantaranya
model pendanaan berbasis syariah yang berkembang sebagai alternatif pembiayaan
digital. Meskipun LPBBTI Syariah memiliki potensi besar dalam mendukung
inklusi keuangan, pengaturan mengenai manfaat ekonomi dan tata kelola yang
berlaku saat ini belum sepenuhnya selaras dengan karakteristik akad syariah,
khususnya pada aspek nisbah bagi hasil, pembagian risiko, dan tanggung jawab
para pihak.
Rumusan masalah penelitian ini mencakup: Bagaimana pengaturan manfaat
ekonomi dan tata kelola penyelenggara dalam regulasi Layanan Pendanaan
Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) Syariah yang berlaku saat ini?
dan bagaimana rekonstruksi ketentuan manfaat ekonomi dan tata kelola dalam
peraturan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang mampu
menjamin keselarasan dengan prinsip syariah, perlindungan konsumen, kepastian
hukum, serta pembagian risiko dan tanggung jawab yang adil dalam
penyelenggaraan LPBBTI Syariah di Indonesia?
Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan
filosofis, perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh dari bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier melalui studi pustaka.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan manfaat ekonomi dan tata
kelola LPBBTI Syariah yang saat ini diatur melalui POJK, SEOJK, dan Fatwa
DSN-MUI masih menyisakan sejumlah persoalan normatif berupa ketidakjelasan
konsekuensi hukum dari istilah pada manfaat ekonomi ketika diterapkan pada akad
syariah, kecenderungan penyamaan nisbah dengan mekanisme manfaat ekonomi
yang bersifat tetap, belum optimalnya tata Kelola berupa penerapan prinsip risk
sharing, serta belum tegasnya pengaturan tanggung jawab penyelenggara dalam
mitigasi risiko dan perlindungan investor.
Kebaruan disertasi ini terletak pada rekonstruksi manfaat ekonomi dan tata
kelola LPBBTI Syariah melalui pemisahan terminologi nisbah, margin, ujrah, dan
bunga, serta pengembangan model manajemen risiko syariah yang membedakan
risiko bisnis murni dari risiko akibat kelalaian penyelenggara, sehingga
perlindungan investor, kepastian hukum, dan prinsip ḥifẓ al-māl dapat diwujudkan
secara lebih proporsional