Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik utang piutang pada koperasi di
Kecamatan Liang Anggang yang menerapkan tambahan pembayaran dalam setiap
transaksi pinjaman. Praktik tersebut menimbulkan perbedaan pandangan mengenai
status hukum bunga koperasi dalam Islam, sehingga diperlukan pandangan ulama
untuk memberikan penjelasan terhadap praktik tersebut beserta dasar hukum yang
digunakan dalam menetapkan pendapatnya.
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pandangan ulama Kota Banjarbaru
terhadap praktik utang piutang pada koperasi di Kecamatan Liang Anggang untuk
tambahan modal usaha atau keberlangsungan hidup, serta mengetahui dasar hukum
yang digunakan ulama dalam menetapkan pandangan tersebut. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan legal opinion (studi
fatwa) yang bersifat deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh
melalui wawancara semi terstruktur dengan lima orang ulama Kota Banjarbaru
yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, kemudian dianalisis secara deskriptif
kualitatif.
Penelitian ini menghasilkan tiga variasi pandangan ulama. Pertama, tiga orang
ulama berpendapat bahwa praktik utang piutang pada koperasi konvensional di
Kecamatan Liang Anggang hukumnya haram karena mengandung tambahan yang
disyaratkan dalam akad sehingga termasuk riba qardh. Pendapat ini didasarkan
pada Q.S. Ali 'Imran ayat 130, Q.S. Al-Baqarah ayat 275, serta hadis-hadis Nabi
saw. tentang larangan riba, di antaranya hadis riwayat Muslim mengenai laknat
terhadap pelaku riba dan hadis tentang barang-barang ribawi. Kedua, satu orang
ulama berpendapat bahwa praktik tersebut dapat diperbolehkan apabila
menggunakan akad jual beli, bukan akad utang piutang. Pendapat ini didasarkan
pada Q.S. Al-Baqarah ayat 275 yang membedakan antara jual beli dan riba. Ketiga,
satu orang ulama berpendapat bahwa peminjaman melalui koperasi dapat dilakukan
dalam kondisi tertentu dengan niat yang baik dan mempertimbangkan
kemaslahatan. Pendapat tersebut didasarkan pada hadis innamal a'malu binniyat
(HR. Bukhari) mengenai pentingnya niat dalam setiap perbuatan. Secara fikih
muamalah, praktik utang piutang pada koperasi untuk modal usaha atau
keberlangsungan hidup telah memenuhi rukun qardh, namun tidak memenuhi salah
satu syarat qardh karena adanya tambahan yang disyaratkan dalam pengembalian
pinjaman. Oleh karena itu, praktik tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai akad
qardh yang sesuai dengan prinsip syariat.