Perkembangan layanan pet care khususnya grooming anjing semakin
meningkat dan melibatkan hubungan kerja antara pemilik usaha dengan pekerja
yang memperoleh upah atas jasa yang diberikan. Pemberian upah merupakan
bagian dari akad ijarah, yaitu pemanfaatan jasa atau tenaga seseorang dengan
imbalan tertentu. Dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana praktik grooming
anjing dan bagaimana praktik upah pekerja Muslim serta bagaimana tinjauan
hukum Islam terhadap praktik upah grooming anjing tersebut. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui praktik grooming anjing dan untuk mengetahui
bagaimana praktik upah pekerja Muslim dan menganalisis praktik upah grooming
anjing berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan
pendekatan kualitatif melalui wawancara langsung dengan tiga informan. Sumber
hukum bersumber dari sumber data primer dan sekunder, seperti hasil wawancara,
literatur hukum Islam, buku, kamus, jurnal yang terkait. Analisis dilakukan
memakai pendekatan kualitatif untuk memahami dan mengkaji data secara
mendalam.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik grooming anjing dilaksanakan
dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP), namun
penerapannya disesuaikan dengan kondisi anjing yang ditangani. Praktik upah
diberikan berdasarkan kesepakatan kerja secara lisan dan terdiri atas beberapa
komponen pendapatan, termasuk bonus pelayanan grooming. Ditinjau dari hukum
Islam, praktik upah grooming anjing termasuk dalam akad ijārah ‘amal karena
telah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah, yaitu adanya para pihak yang
berakad, kesepakatan, pekerjaan sebagai objek akad, dan upah sebagai imbalan.
Praktik tersebut juga telah mencerminkan prinsip keadilan, sedangkan prinsip
kelayakan tidak dapat dinilai hanya dari bonus pelayanan grooming, melainkan dari
keseluruhan komponen pendapatan pekerja. Adapun aspek taharah berkaitan
dengan kewajiban pekerja menjaga kesucian setelah melakukan kontak dengan
anjing dan tidak memengaruhi keabsahan akad ijarah maupun hak pekerja untuk
memperoleh upah