Praktik menyewa akun Gojek semakin banyak ditemukan di masyarakat,
terutama karena kekurangan kesempatan untuk menjadi mitra driver. Dengan
praktik ini, seseorang yang belum memiliki akun Gojek dapat melakukan profesi
sebagai driver dengan meminjam akun orang lain melalui sistem penyewaan
tersebut. Hal ini juga berpengaruh pada adanya pandangan-pandangan berbeda
tentang kehalalan penghasilan, terutama dari aspek hukum Islam. Penelitian ini
dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pendapat ulama Kota Banjarmasin
tentang penghasilan dari menyewa akun Gojek dan dasar hukum pendapat tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan
kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur terhadap
empat orang ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota
Banjarmasin. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui proses editing,
klasifikasi, verifikasi, dan dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan hasil
wawancara dengan teori-teori hukum Islam yang berkaitan dengan akad ijarah,
penghasilan (al-kasb), serta prinsip-prinsip muamalah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua kelompok pendapat
ulama. Dua orang ulama berpendapat bahwa penghasilan dari menyewa akun Gojek
tidak diperbolehkan karena praktik tersebut melanggar perjanjian dengan pihak
perusahaan, berpotensi mengandung unsur penipuan, gharar, serta dapat
menimbulkan kerugian bagi perusahaan maupun konsumen. Sementara itu, dua
ulama lainnya berpendapat bahwa penghasilan tersebut diperbolehkan selama
pekerjaan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat, dilakukan atas dasar
kerelaan para pihak, dan memenuhi syarat serta rukun akad ijarah. Dasar hukum
yang digunakan oleh kedua pihak juga berbeda. Ulama yang melarang berdasarkan
hukum al-Qur’an Surah al-Ma’idah ayat 1 yaitu tentang keharusan untuk menepati
janji dan al-Qur’an Surah an-Nisa’ ayat 29 tentang larangan mendapatkan harta
dengan cara yang batil. Sedangkan ulama yang membolehkan berdasarkan kitab al
Asybah wa an-Nazha’ir halaman 84 tentang keadaan darurat dan halaman 121 yaitu
setiap kebijakan harus didasari pada kemaslahatan masyarakat.