Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik utang piutang di Desa Sepunggur
yang menggunakan lahan tambak sebagai jaminan utang, di mana pihak pemberi
utang memperoleh hak untuk memanfaatkan lahan tambak selama utang belum
dilunasi. Praktik tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan
berdasarkan kesepakatan para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik tersebut.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu
penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh
melalui wawancara terhadap delapan informan yang terdiri dari empat pemberi
utang dan empat penerima utang yang terlibat dalam praktik utang piutang
tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan
dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahap pengumpulan data, reduksi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik utang piutang telah memenuhi
rukun dan syarat akad qardh karena terdapat para pihak yang berakad, objek
utang, serta ijab dan qabul yang dilakukan secara lisan berdasarkan kesepakatan.
Namun, pelaksanaan akad rahn belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan
Hukum Ekonomi Syariah karena pemberi utang memanfaatkan lahan tambak
yang dijadikan jaminan selama masa utang berlangsung dan memperoleh seluruh
hasil pengelolaannya. Pemanfaatan tersebut mengakibatkan pemberi utang
memperoleh keuntungan ekonomi dari akad utang piutang, sedangkan penerima
utang kehilangan sumber penghasilannya sehingga semakin sulit melunasi utang.
Berdasarkan teori qardh, rahn, ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN
MUI/III/2002 tentang Rahn, dan konsep riba dalam Hukum Ekonomi Syariah,
praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur riba
qardh, yaitu adanya manfaat yang diperoleh pemberi utang dari akad utang
piutang melalui pemanfaatan barang jaminan