Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya tren bisnis pakaian bekas impor (thrifting) di masyarakat, khususnya transaksi dengan sistem bal segel kawat. Pada satu sisi, model bisnis ini sangat diminati karena menawarkan keuntungan ekonomis yang tinggi. Namun di sisi lain, pembelian komoditas dalam kondisi tersegel tanpa adanya akses pemeriksaan fisik melahirkan risiko ketidakjelasan (Gharar) terkait kuantitas dan kualitas barang di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme transaksi tersebut serta menganalisis tanggung jawab para pihak terhadap risiko kerusakan barang di Toko Daha Second Banjarmasin berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (lapangan) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh secara langsung melalui teknik observasi dan wawancara mendalam dengan pemilik Toko Daha Second serta beberapa konsumen yang membeli pakaian bekas dengan sistem bal segel. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, serta regulasi pemerintah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pisau analisis teori muamalah, khususnya mengenai konsep Gharar, asas an-taradhin (kerelaan), dan hak Khiyar 'aib.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme jual beli bal segel di Toko Daha Second secara umum telah memenuhi rukun transaksi dalam Islam, yang diperkuat oleh adanya asas an-taradhin (suka sama suka) di mana pembeli secara sadar memahami konsekuensi bisnis sejak awal akad. Namun, dari segi objek akad, praktik ini mengandung unsur Gharar Fahisy (ketidakpastian berat) karena adanya sistem blind buying tanpa jaminan fisik barang. Meskipun kebiasaan dagang ('urf) menoleransi ketidakpastian tersebut sebagai risiko bisnis normal, penerapan sistem "lepas tangan" atau tanpa garansi oleh penjual setelah segel dibuka terbukti membatasi fungsi Khiyar 'aib bagi pembeli. Selain itu, dari aspek legalitas formal, komoditas pakaian bekas impor ini juga bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2014 dan Permendag No. 40 Tahun 2022, sehingga memengaruhi kesempurnaan nilai kemaslahatan dalam transaksi muamalah tersebut.