Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pemotretan tanpa izin oleh
fotografer jalanan di Kota Banjarmasin yang hasil fotonya ditawarkan kepada objek
foto untuk tujuan komersial. Praktik tersebut dilakukan tanpa persetujuan terlebih
dahulu sehingga berpotensi menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan
hak-hak subjek foto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik tersebut
serta menganalisis bentuk pelindungan data pribadi terhadap praktik tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan
deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi terhadap 15 informan, yang terdiri atas 5 fotografer jalanan dan 10
orang masyarakat yang menjadi objek pemotretan di kawasan Stadion Lambung
Mangkurat, CFD Sabilal Muhtadin, dan Siring Kota Banjarmasin. Data diolah
melalui editing, klasifikasi, dan sistematisasi, kemudian dianalisis secara kualitatif
berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data
Pribadi dan Maqashid Syariah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa fotografer jalanan di Kota Banjarmasin
mengambil foto masyarakat di ruang publik tanpa persetujuan terlebih dahulu,
kemudian menawarkan hasil foto untuk dibeli. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, praktik tersebut belum
sepenuhnya memenuhi prinsip perlindungan data pribadi karena foto sebagai data
pribadi diproses tanpa persetujuan subjek. Dalam perspektif maqashid syariah,
praktik ini juga belum sepenuhnya mencerminkan hifz al-'ird karena berpotensi
mengganggu kehormatan dan privasi seseorang. Perlindungan hukum yang
diberikan meliputi perlindungan preventif dan represif, namun pelaksanaannya
belum optimal. Perlindungan preventif berupa pemberian informasi mengenai
identitas fotografer, tujuan pemotretan, dan harga foto, tetapi belum disertai
persetujuan sebelum pemotretan. Perlindungan represif dilakukan melalui
kesediaan fotografer menerima keberatan dan menghapus foto atas permintaan
subjek. Dalam perspektif UU PDP, hak subjek data belum terlindungi secara
maksimal, sedangkan menurut hifz al-'ird, perlindungan yang ideal seharusnya
dimulai sebelum pemotretan untuk mencegah terjadinya kemudaratan