Praktik jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang
diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun, syarat, dan prinsip-prinsip
syariah. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan transaksi yang berpotensi
mengandung unsur yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah,
salah satunya praktik jual beli kodok yang diisi air di Desa Keliling Benteng Ulu,
Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui praktik jual beli kodok yang diisi air serta faktor-faktor yang
mempengaruhi terjadinya praktik tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan
kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan tiga orang penjual kodok dan
dua orang pengepul yang terlibat dalam praktik jual beli kodok, kemudian
dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan teori jual beli dalam hukum
ekonomi syariah, prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, jual beli yang dilarang
dalam Islam, dan maqashid syariah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli kodok yang diisi air
dilakukan dengan cara memasukkan air ke dalam tubuh kodok setelah proses
pembersihan dan sebelum dijual kepada pengepul. Tujuan pengisian air tersebut
adalah untuk menambah berat, memperbesar ukuran fisik kodok, serta membuat
tampilannya terlihat lebih gemuk dan segar. Praktik tersebut berpotensi
bertentangan dengan prinsip kejujuran (ash-shidq), keterbukaan (al-bayan),
kejelasan objek akad (ma'qud alaih), serta tujuan maqashid syariah dalam
menjaga harta (hifzh al-mal), karena kondisi objek jual beli yang diperjualbelikan
tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan sebenarnya dan dapat menimbulkan
kerugian bagi pihak pembeli. Atas dasar hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa
praktik jual beli kodok yang diisi air termasuk juak beli fasid. Terdapat enam
faktor yang mempengaruhi praktik tersebut meliputi 1) Keinginan memperoleh
keuntungan yang lebih besar, 2) Membuat kodok agar terlihat lebih besar dan
menarik, 3) Permintaan pasar yang stabil, 4) Menjaga tampilan kodok agar tetap
segar, 5) Kebiasaan yang telah berlangsung lama, 6) Kurangnya pengetahuan
mengenai aspek hukum.