Habibie, Rudy (2026) Model Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Islam. [Disertasi]
PERNYATAAN.pdf
Download (529kB)
AWAL.pdf
Download (1MB)
ABSTRAK.pdf
Download (320kB)
BAB I.pdf
Download (544kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (697kB)
BAB III.pdf
Download (652kB)
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (788kB)
BAB V.pdf
Download (654kB)
BAB VI.pdf
Download (175kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (261kB)
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.pdf
Download (189kB)
Abstract
Maqashid Syariah, sebagai pendekatan normatif yang berorientasi pada
kemaslahatan, menempatkan perlindungan terhadap jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (hifzh
al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), harta (ḥifẓ al-māl), dan agama (hifzh al-din)
sebagai tujuan utama dari ditetapkannya hukum-hukum syariah. Islam melarang
segala bentuk perbudakan dan perdagangan manusia yang dilakukan dengan cara
yang zalim (aniaya), apalagi yang mengandung unsur pemaksaan, eksploitasi, atau
penipuan. Paradigma sistem peradilan pidana yang hanya bertitik tolak pada balas
dendam terhadap pelaku melalui ketentuan sanksi pidana yang ada, sementara
perihal pemulihan hak dan kondisi korban perdagangan orang tidak pernah
diperhatikan dengan baik. Ketiadaan ancaman pidana ganti kerugian dalam sanksi
pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang menjadi awal masalah
yang fundamental, kemudian keberadaan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang
mengatur adanya pidana pengganti terhadap pidana ganti kerugian, membuka celah
bagi pelaku untuk menghidar dari kewajibannya dalam memulihkan kerugian
korban.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model penanganan korban tindak
pidana perdagangan dengan menggunakan perspektif hukum Islam sebagai
landasan filosofis, normatif, dan etik. Dengan pendekatan ini, diharapkan lahir
suatu rumusan kebijakan yang tidak hanya memenuhi standar hukum formal, tetapi
juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, perlindungan, dan kemanusiaan
sebagaimana diamanatkan oleh syariat Islam. Secara metodologis, penelitian ini
adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang
undangan, pendekatan konseptual, pendekatan fikih dan pendekatan socio-legal.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Konsep
penanganan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia
memerlukan pembaharuan kebijakan hukum pidana perlu diarahkan pada
pendekatan victim-oriented justice yang menempatkan korban sebagai subjek
utama perlindungan hukum; kedua, dalam perspektif Hukum Islam, perlindungan
korban TPPO sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya perlindungan
jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan kehormatan (ḥifẓ al-‘ird), serta tanggung jawab negara dalam
siyāsah syar‘iyyah; ketiga, rekonstruksi pembaharuan kebijakan hukum pidana
harus dibangun melalui model integratif yang memadukan hukum positif, nilai
HAM, keadilan sosial, dan prinsip hukum Islam, guna mewujudkan sistem
peradilan pidana yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada pemulihan
korban secara utuh dan bermartabat.
| Item Type: | Disertasi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana (Magister dan Dokter) > S3 Ilmu Syariah |
| Depositing User: | Sri YF |
| Date Deposited: | 14 Sep 2026 06:27 |
| Last Modified: | 14 Sep 2026 06:27 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/32422 |




