Penelitian ini membahas implementasi pencatatan perkawinan adat Dayak Meratus di
Kalimantan Selatan sebagai upaya rekognisi negara dan perlindungan hukum terhadap hak
konstitusional masyarakat adat. Negara secara normatif mengakui eksistensi hukum adat dan
masyarakat adat, termasuk dalam penyelenggaraan perkawinan, tetapi mekanisme administratif
pencatatannya justru tidak sepenuhnya mampu mengakomodasi praktik adat di lapangan.
Rekognisi negara terhadap perkawinan adat di Indonesia bersifat tekstual tetapi tidak
implementatif. Penelitian ini menggunakan metode mixed methods (normatif-empiris) melalui
pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi lapangan dengan teknik
wawancara, observasi, serta dokumentasi. Terjadi kesenjangan antara rekognisi normatif
negara dan implementasi administratif yang dialami masyarakat adat Dayak Meratus, terutama
bagi komunitas muallaf yang harus menavigasi ulang status perkawinan mereka dalam bingkai
hukum Islam dan hukum negara.
Pencatatan perkawinan adat Dayak Meratus belum terlaksana secara optimal karena
kelembagaan adat yang ada belum memiliki kapasitas dan legitimasi yang diakui negara dalam
proses pencatatan perkawinan maupun pengesahan nikah adat di Kantor Urusan Agama bagi
masyarakat muallaf. Selain itu, lemahnya koordinasi antara lembaga adat, Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil, dan KUA menunjukkan bahwa sistem administrasi negara masih
cenderung formalistik dan belum sepenuhnya responsif terhadap pluralisme hukum masyarakat
adat.
Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan adat, harmonisasi kebijakan,
serta upaya kolaboratif melalui formulasi strategi administratif dan kultural sebagai bentuk
penghormatan terhadap hak konstitusional masyarakat Dayak Meratus di Kalimantan Selatan.
Adapun kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada upaya membangun model rekognisi
hukum yang mengintegrasikan hukum negara, hukum adat, dan maqaṣid al-syari‘ah khususnya
prinsip ḥifẓ al-din, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-‘aql, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-mal, sebagai pendekatan
perlindungan hak masyarakat adat, sehingga pencatatan perkawinan tidak hanya dipahami
sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan identitas, martabat,
dan keberlanjutan kehidupan keluarga masyarakat adat