Muhammad, Muhammad (2026) Konstruksi Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. [Disertasi]
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf
Download (698kB)
AWAL.pdf
Download (1MB)
ABSTRAK.pdf
Download (436kB)
BAB I.pdf
Download (882kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (970kB)
BAB III.pdf
Download (1MB)
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
BAB V.pdf
Download (312kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (640kB)
LAMPIRAN.pdf
Download (199kB)
Abstract
Pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 selama ini lebih banyak dipahami sebagai kewajiban administratif yang
tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan menurut hukum Islam.
Akibatnya, praktik perkawinan tidak tercatat masih banyak terjadi di masyarakat
dengan alasan telah terpenuhinya rukun dan syarat nikah secara agama. Padahal,
dalam konteks masyarakat modern, perkawinan tidak tercatat menimbulkan
berbagai persoalan hukum dan sosial, seperti ketidakjelasan nasab, lemahnya
perlindungan terhadap perempuan dan anak, sengketa waris, pemalsuan identitas,
hingga potensi terjadinya wath’ syubhat dan fasakh akibat tidak adanya sistem
verifikasi yang memadai terhadap subjek akad nikah.
Penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif ini, bertujuan
untuk mengonstruksi hukum pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui perspektif qiyās aulawī dan maqāṣid al
syarī‘ah. Bahan hukum diperoleh dari Al-Qurân, hadis, peraturan perundang
undangan, kitab fikih, kitab ushul fikih, serta literatur hukum Islam kontemporer.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam fikih klasik pencatatan
perkawinan memang belum dikenal sebagai syarat formal sahnya perkawinan
karena kondisi masyarakat pada masa itu masih sederhana dan berbasis komunitas
sosial yang saling mengenal. Akan tetapi, syariat Islam sejak awal telah
menekankan pentingnya publikasi perkawinan melalui saksi dan pengumuman
akad nikah guna menjaga kehormatan dan kejelasan hubungan hukum. Dalam
masyarakat modern, fungsi tersebut membutuhkan sistem pencatatan formal
sebagai instrumen verifikasi hukum dan haramnya ketika meninggalkannya.
Melalui pendekatan qiyās aulawī, penelitian ini menemukan bahwa
apabila pencatatan dianjurkan dalam transaksi utang piutang untuk menjaga
kepastian hukum, maka pencatatan dalam perkawinan yang berkaitan dengan
nasab, kehormatan, dan ketertiban sosial tentu lebih utama untuk diwajibkan.
Sementara itu, perspektif maqāṣid al-syarī‘ah menunjukkan bahwa pencatatan
perkawinan memiliki relevansi kuat dengan perlindungan keturunan (hifẓ al-nasl),
hak perempuan dan anak, serta pencegahan kerusakan sosial (mafsadah).
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan tidak lagi tepat
dipahami sekadar sebagai kewajiban administratif, tetapi perlu dikonstruksi
hukumnya menjadi syarat substantif dalam hukum perkawinan Islam kontemporer
guna menjaga kemaslahatan keluarga dan ketertiban hukum masyarakat modern
| Item Type: | Disertasi |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana (Magister dan Dokter) > S3 Ilmu Syariah |
| Depositing User: | Yoe Oden |
| Date Deposited: | 07 Oct 2026 07:35 |
| Last Modified: | 07 Oct 2026 07:35 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/32457 |




