Ahmad Maulidin,
2015,
Putusan Pengadilan Agama Martapura Tentang Tuntutan Nafkah Batin
Yang Diuangkan (Analisis Putusan No. 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp)
:
Skripsi, Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Al
-
Syakhshiyah) Fakultas
Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing : (I)
Prof Dr H Akh. Fauzi
A
seri, M.A.
(II)
Dr. H Akhmad Sukris Sarmadi, S.Ag,.M.H
.
Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya permohonan cerai talak yang diajukan
pihak
suami ke
P
engadilan Agama Martapura dengan nomor putusan
0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp
,
kemudian
dalam gugatan
rekonvensi
,
pihak istri menuntut
uang pengganti nafkah batin
selama
kurang lebih 7 tahun
sebesar Rp.1.680.000.000,
-
.G
ugatan tersebut tidak dikabulkan sepenuhnya
oleh Majelis Haki
m, melainkan hanya sebagian saja
. Penulis melihat
, putusan Majelis Hakim
terse
but memunculka
n suatu persoalan.
P
ertama pada
pihak istri
,
yakni tidak diperha
tikan
penderitaan batinnya
. Ke
dua apakah bisa sebuah nafkah batin yang b
erbentuk immateril diganti
menjadi uang
.
S
ehingga
penulis merasa putusan ters
e
but perlu diteliti lebih lan
jut guna mengetahui
bagaimana pertimbangan dan dasar hukum oleh Majelis Hakim
.
Se
hingga bisa dike
tahui apakah
bisa dipertanggung
jawabkan secara legal formal.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif
, dengan
pendekatan ana
litis (
analytical approach
). Penelitian ini menggunakan
bahan hukum primer dan
sekunder. B
ahan hukum primer yakni dengan mengkaji pertimbangan dan dasar hukum
Majelis
Hakim
tentang uang pengganti nafkah batin, dalam putusan Pengadilan Agama Martapura
No
mor
.
0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp
, sedangkan bahan hukum sekunder dengan mengkaji buku
-
buku yang
membahas tentang uang pengganti nafkah batin.
Penelitian ini
menghasilkan temuan bahwa: pertimbangan hukum yang dijadikan Majelis
Hakim yakni perceraiannya dinyatakan
b
a’da dukhul
,
suami dikategorikan perbuatan melawan
hukum
,
dan
Majelis Hakim
dengan melihat
rasa keadilan dan rasa
kepatutan. Dasar hukum yang
dijadikan Majelis Hakim yakni KHI pasal 77 ayat (5) dan tidak bertentangan dengan
maqasid al
-
syariah
.
Perihal put
usannya, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, terhadap tuntutan
nafkah batin yang diuangkan tidak diatur secara spesifik.
Tetapi
tuntutan nafkah batin tersebut bisa
diajukan ke Pengadilan Agama,
berdasarkan pasal 10 UU RI Nomor 48 tahun 2009, menyatakan
bahwa pengadilan dilarang menolak perkara dengan dalih hukumnya tidak ada atau tidak jelas
,
dan Ko
mpilasi Hukum Islam pasal 136 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa pengadilan dapat
menentukan nafkah
yang harus ditanggung suami. Sehingga Majelis Hakim memiliki hak
sepenuhnya dalam menentukan kadar uang pengganti nafkah batin yang dianggap ukuran tersebut
mencukup