Ruhansyah, Ruhansyah (2026) Penanganan dan Problematika Eksekusi Terhadap Jaminan Kebendaan dan Perorangan di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan Dalam Tinjauan Antropolgi Hukum dan Sosiologi Hukum. Disertasi, Pascasarjana.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (144kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (180kB)
	Text BAB I.pdf Download (419kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Download (273kB)
	Text BAB IV.pdf Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Download (206kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (482kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (11MB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (11MB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (11MB)

ABSTRAK

Praktik eksekusi perdata sering kali menghadapi berbagai hambatan sebagaimana terjadi di Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan. Studi ini bertujuan menganalisis penanganan serta problematika eksekusi perkara yang berkaitan dengan jaminan kebendaan dan perorangan. Metode di studi ini ialah hukum empiris dengan pendekatan analisis yuridis, serta penghimpunan data lewatobservasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang dipakai di studi ini ialah teori antropologi hukum dan sosiologi hukum dengan analisis kualitatif untuk memahami hubungan antara hukum dan praktik sosial dalam masyarakat. Hasil studi memperlihatkan kasus eksekusi di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan mencakup perkara hak tanggungan, warisan, harta bersama, hak asuh anak, dan nafkah dan menyimpulkan proses eksekusi di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan masih menghadapi kendala praktis, prosedural, dan sosial kultural yang memerlukan strategi penanganan khusus. Studi ini menghadirkan kebaruan dengan menempatkan persoalan eksekusi di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan bukan saja sebagai masalah yuridis formal, tapi juga sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh dinamika antropologis dan sosiologis masyarakat setempat, melalui pemetaan rinci pada 18 problematika utama sebagai dasar perumusan strategi penanganan yang lebih efektif dan berorientasi pada kepastian hukum. Dari perspektif antropologi hukum, ditemukan hambatan eksekusi tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya lokal masyarakat Kalimantan Selatan. Nilai-rasa malu, relasi kekeluargaan, pluralism hukum, dan relasi sosial antara pihak berperkara sering mempengaruhi penerimaan masyarakat pada tindakan eksekusi. Pola budaya ini menyebabkan aparat pengadilan harus berhadapan dengan tekanan sosial, negosiasi informal, atau penolakan simbolik yang memperlambat proses eksekusi. Sementara itu, melalui sosiologi hukum, studi ini mengungkap efektivitas eksekusi bukan saja ditetapkan aturan hukum, tapi juga oleh lemahnya kepatuhan dan kesadaran pada hukum bahkan ketidakpercayaan pada lembaga hukum, serta faktor ekonomi dan kekuasaan, dan Upaya untuk mempertahankan hak yang menyebabkan terhalangnya eksekusi. Studi ini menawarkan solusi untuk menghindari konfik dengan menerapkan adat badamai dengan pendekatan pungsionalisme

Actions (login required)

View Item