Nisa, Khairatun (2024) Sengketa Kasus Sanda Berlapis di Desa Belawang Kecamatan Kapuas Murung. [Skripsi]
PERNYATAAN KEASLIAN.pdf
Download (145kB)
AWAL.pdf
Download (435kB)
ABSTRAK.pdf
Download (111kB)
BAB I.pdf
Download (220kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (322kB)
BAB III.pdf
Download (163kB)
BAB IV.pdf
Download (370kB)
BAB IV.pdf
Download (370kB)
BAB V.pdf
Download (110kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (198kB)
LAMPIRAN-LAMPIRAN.pdf
Download (2MB)
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh transaksi sanda yang dilakukan oleh Masyarakat
Desa Belawang yang terjadi masalah sengketa sanda berlapis. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya sanda berlapis dan bagaimana
mekanisme penyelesaiannya. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris
yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer berupa data dari orang
yang menyandakan tanah, kepala desa dan pihak ketiga yang menerima sanda dari
pihak kedua. serta data sekunder berupa buku dan bahan bacaan lainnya yang
menunjung terkait permasalahan yang diteliti yakni mengenai peraturan perundang�undangan dan juga hukum Islam.
Hasil penelitian menujukan Faktor penyebab terjadinya sengketa transaksi sanda
berlapis ini karena adanya I’tikad tidak baik dari penerima sanda yang menyadakan
lagi objek sandaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik asal tanah,
meskipun objek sandaan berada dalam penguasaan penerima sanda tidak seharunya ia
menyadakan lagi objek sandaan tersebut kepada pihak lain, pihak yang menyandakan
tidak terima tanahnya disandakan lagi kepada orang lain tanpa sepengetahuannya
melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa. dan
Proses penyelesaian sengketa yang digunakan masyakat desa Belawang adalah
penyelesaian sengketa secara non-litigasi dalam bentuk mediasi namun proses
penyelesaian sengketa tersebut bukan termasuk kategori mediasi melainkan termasuk
dalam bentuk negosiasi. Meskipun telah dicapai kesepakatan dalam penyelesaian
sengketa ini namun salah satu pihak tidak menaati hasil kesepakatan, hingga Kembali
terjadi perselisihan diantara keduanya. Proses penyelesaian sengketanya pun masih
menggunakan jalur non-litgasi yakni musywarah/perundingan menyerahkan keputusan
kepada Kepala Desa proses penyelesaian tersebut termasuk kedalam kategori arbitrase.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |
| Depositing User: | Yoe Oden |
| Date Deposited: | 29 Jan 2024 11:50 |
| Last Modified: | 29 Jan 2024 11:50 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/26103 |




