Perlindungan terhadap konsumen di Indonesia diatur secara tegas dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang
memberikan hak konsumen untuk memperoleh perlindungan dari kerugian atau
pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha. Namun, dalam perkara ini, konsumen
tidak mengalami kerugian atau pelanggaran perlindungan konsumen oleh pelaku
usaha. Sebaliknya, yang terjadi adalah konsumen tidak memenuhi kewajibannya
untuk membayar denda keterlambatan sesuai dengan perjanjian yang telah
disepakati kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pertimbangan BPSK dan kesesuaiannya dalam menerima dan menangani sengketa
secara arbitrase pada perkara Nomor 10/PN-BPSK.BJM/VII/2023 di BPSK Kota
Banjarmasin.
Penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah, yakni: Bagaimana
Pertimbangan BPSK Kota Banjarmasin Dalam Menerima Sengketa Dalam Perkara
Nomor 10/PN-BPSK.BJM/VII/2023 dan Bagaimana Kesesuaian Pertimbangan
BPSK Dalam Menerima Dan Menangani Sengketa Secara Arbitrase Perkara Nomor
10/PN-BPSK.BJM/VII/2023. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris
dengan melakukan penelitian di Kantor BPSK Kota Banjarmasin dan menganalisis
berkas putusan perkara Nomor 10/PN-BPSK.BJM/VII/2023. Data yang digunakan
dalam skripsi ini diperoleh melalui wawancara, berkas putusan BPSK, buku-buku,
jurnal-jurnal, skripsi-skripsi dan pendapat para ahli. Keseluruhan data yang telah
diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disimpulkan melalui
metode deduktif.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh analisis BPSK menerima sengketa
yang bukan termasuk dalam tugas dan wewenangnya, karena terdapat satu poin
yang tidak sesuai dan tidak terpenuhi dalam persyaratan pengaduan gugatan di
BPSK yang terdapat pada Pasal 11 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M
DAG/4/2007 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen Serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen. Selain itu, meskipun
BPSK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase,
model penyelesaian sengketa arbitrase di BPSK berbeda dengan lembaga arbitrase
lainnya seperti BANI atau BASYARNAS. BPSK tetap berwenang menangani
sengketa arbitrase jika para pihak sepakat untuk memilih arbitrase di BPSK,
meskipun dalam perkara ini, sengketa wanprestasi yang terjadi tidak melibatkan
kerugian pada pelaku usaha. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan yang ada,
Pengadilan Negeri harusnya menjadi lembaga yang berwenang dalam
menyelesaikan sengketa tersebut. Keberadaan BPSK sebagai lembaga alternatif
penyelesaian sengketa yang dianjurkan dalam Islam juga diperhatikan sebagai
pertimbangan dalam penanganan sengketa ini.