Perkembangan dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)
telah melahirkan social commerce sebagai model perdagangan baru berbasis media
sosial, salah satunya Instagram sebagai platform yang banyak digunakan untuk
pemasaran dan transaksi. Untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan
bagi pelaku usaha dan konsumen, pemerintah telah mengeluarkan Permendag No.
31 Tahun 2023 yang melarang social commerce untuk memfasilitasi transaksi
pembayaran langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3). Berdasarkan
Permendag tersebut, peran social sommerce hanya terbatas sebagai media promosi,
sementara transaksi harus dialihkan ke e-commerce. Penelitian ini berlandaskan
pada praktik bisnis di akun Instagram @nunastorebjm yang masih melakukan
transaksi langsung melalui pesan pribadi atau transfer bank, sehingga belum
sepenuhnya mematuhi ketentuan Permendag tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan
yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer yang
diperoleh langsung dari informan, dan data sekunder yang diperoleh dari analisis
dari berbagai sumber tertulis. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan
pemilik usaha, pengamatan pada akun @nunastorebjm, serta studi pustaka dengan
menganalisis dokumen seperti Permendag No. 31 Tahun 2023, Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa DSN-MUI mengenai akad jual beli salam.
Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan langkah deskripsi, kategorisasi, dan
interpretasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Permendag No. 31 Tahun
2023 dalam akun @nunastorebjm belum optimal. Dalam praktiknya, pelaku usaha
@nunastorebjm telah berusaha menerapkan ketentuan tersebut memindahkan
sebagian dari transaksi ke platform yang lebih resmi yaitu e-commerce seperti
Shopee. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya dikarenakan terdapat berbagai
faktor yang mempengaruhi implementasinya. Faktor-faktor tersebut terdiri dari
enam faktor yaitu 1) tujuan dan standar kebijakan belum jelas; 2) keterbatasan
sumber daya; 3) kualitas interaksi antar organisasi; 4) karakteristik pelaksanaan; 5)
kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik; dan 6) sikap pelaksana. Selain itu,
hasil penelitian juga menunjukkan bahwa transaksi jual beli online yang dilakukan
oleh akun Instagram @nunastorebjm termasuk dalam akad bai’ as-salam. Praktik
jual beli yang dilakukan @nunastorebjm diperbolehkan menurut hukum Islam
karena dalam praktiknya sudah sejalan dengan prinsip muamalah, seperti kejujuran
dan keterbukaan, serta tidak mengandung unsur gharar