Mangarun merupakan istilah yang sering dipakai oleh masyarakat Banjar
untuk mendefinisikan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua dalam
menggarap tanah orang lain untuk dijadikan lahan pertanian atau perkebunan.
Kegiatan mangarun di Desa Bandar Karya dilakukan atas kesepakatan
kepercayaan melalui perjanjian lisan tanpa ada perjanjian tulisan. Dengan adanya
perjanjian tidak tertulis yang terjadi antara tuan tanah dan pangarun maka akan
terjadi ketidakjelasan terkait kapan perjanjian akan berakhir. Berdasarkan hal ini,
penulis melakukan penelitian ini guna mencari tau persepsi tuan tanah dan petani
di Desa Bandar Karya terkait pembagian hasil pertanian, serta faktor apa yang
mempengaruhi keputusan hukum dalam menentukan bagi hasil di Desa Bandar
Karya.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, berupa
penelitian lapangan (field research) yakni dengan pendekatan deskriptif-kualitatif,
yakni data yang dikumpulkan secara alami dan menginterpretasikan fenomena
yang terjadi dilapangan melalui lokasi serta subjek penelitian melalui wawancara
dan dokumentasi terhadap informan yang di Desa Bandar Karya Kecamatan
Tabukan, Kabupaten Barito Kuala. Kemudian, di analisis dengan 3 langkah yakni
reduksi, display data dan penarikan simpulan.
Hasilnya menunjukkan bahwa persepsi tuan tanah dan petani di Desa
Bandar Karya dalam menentukan bagi hasil mangarun adalah didasarkan pada
kesepakatan lisan dan musyawarah bersama berlandasarkan kepercayaan dan adat
istiada lokal. Perjanjian tidak didasarkan pada hukum tertulis, melainkan
dijalankan dengan prinsip saling tolong-menolong dan keadilan yang disepakati
bersama. Sistem bagi hasil cenderung fleksibel dengan pola bagi rata atau 30:70
tergantung siapa yang menanggung modal. Faktor yang mempengaruhi keputusan
hukum dalam bagi hasil adalah kontribusi modal dan waktu kerja masing-masing
pihak. Terdapat juga faktor adat istiadat, rasa saling percaya dan kebiasaan