Makiah, Makiah (2026) Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Pembelian Barang Sistem COD pada Aplikasi TikTok Shop. [Skripsi]
PERNYATAAN.pdf
Download (191kB)
AWAL.pdf
Download (1MB)
ABSTRAK.pdf
Download (154kB)
BAB I.pdf
Download (360kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (414kB)
BAB III.pdf
Download (364kB)
BAB IV.pdf
Download (393kB)
BAB V.pdf
Download (195kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (191kB)
LAMPIRAN.pdf
Download (2MB)
Abstract
Pesatnya perkembangan inovasi teknologi informasi memicu pergeseran tren
belanja masyarakat ke platform social commerce, salah satunya melalui fitur Cash
On Delivery (COD) pada aplikasi TikTok Shop. Meskipun sistem COD dirancang
untuk memberikan kemudahan dan rasa aman bagi konsumen, dalam praktiknya
masih sering dijumpai berbagai sengketa transaksional seperti ketidaksesuaian
spesifikasi barang, cacat produk, hingga penipuan (paket kosong). Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam
transaksi COD di TikTok Shop berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta meninjau keabsahan dan
mekanisme penyelesaiannya dalam perspektif Hukum Islam.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
(kepustakaan) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang
digunakan meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan
bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum). Analisis bahan
hukum dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan metode penalaran deduktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi transaksi COD di TikTok Shop
secara normatif telah memenuhi hak atas keamanan dan kenyamanan konsumen
sesuai Pasal 4 UUPK. Namun, ketiadaan fitur verifikasi pemesan, deteksi pesanan
ganda, dan otentikasi identitas memicu tingginya angka penolakan paket (Return to
Sender). Kondisi ini mencederai hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran
(Pasal 6 UUPK) sekaligus membuka celah pesanan fiktif melalui penyalahgunaan
data orang lain yang melanggar Pasal 65 UU PDP dan Pasal 35 UU ITE. Dalam
perspektif Hukum Islam, transaksi COD pada dasarnya bersifat mubah (boleh)
karena telah memenuhi rukun dan syarat akad. Namun, transaksi dapat menjadi
fasid (batal bersyarat) atau haram apabila mengandung unsur gharar katsir
(ketidakpastian yang nyata) dan tadlis (penipuan/manipulasi deskripsi produk).
Islam memitigasi risiko tersebut dengan memberikan hak opsional berupa khiyar
aib, khiyar ru'yah dan khiyar syarth bagi konsumen untuk memeriksa fisik barang.
Sistem pengembalian barang (retur) di TikTok Shop dinilai telah selaras dengan
prinsip hifz al-mal (perlindungan harta) dan sadd al-dzari'ah (menutup celah
kerugian).
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |
| Depositing User: | Sri YF |
| Date Deposited: | 16 Jul 2026 03:39 |
| Last Modified: | 16 Jul 2026 03:39 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/31623 |




