Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pembebanan
biaya tambahan parkir kepada pengguna ShopeeFood di Duta Mall
Banjarmasin yang dalam beberapa kasus dilakukan tanpa pemberitahuan
sebelumnya dan tanpa bukti karcis parkir sehingga berpotensi merugikan
konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum
terhadap pengguna ShopeeFood atas biaya tambahan parkir di Duta Mall
Banjarmasin serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi konsumen dalam
memperoleh perlindungan hukum.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan
pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap
lima orang konsumen pengguna ShopeeFood dan dua orang driver
ShopeeFood, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan
terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang relevan.
Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen
terhadap pengguna ShopeeFood atas biaya tambahan parkir di Duta Mall
Banjarmasin belum terlaksana secara optimal. Hak konsumen atas informasi
yang benar, jelas, dan jujur, hak memilih, hak untuk didengar, serta hak
memperoleh ganti rugi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum terpenuhi karena biaya
tambahan parkir tidak diinformasikan sejak awal, tidak disertai bukti karcis
parkir, dan pembayarannya dilakukan secara tunai di luar sistem aplikasi.
Dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip
ash-shiddiq (kejujuran), al-amanah (kepercayaan), al-'adl (keadilan), dan al
khiyar (hak memilih). Kendala yang dihadapi konsumen meliputi rendahnya
pengetahuan hukum, tidak adanya bukti pembayaran dan bukti percakapan,
pembayaran di luar sistem aplikasi, budaya enggan mengajukan pengaduan,
serta belum tersedianya mekanisme resmi mengenai biaya tambahan pada
platform ShopeeFood. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi
biaya, penguatan mekanisme pengaduan, dan edukasi hukum kepada
konsumen guna mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif.