Fatmah, Nor (2022) KINERJA PEGAWAI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPELITBANG) KABUPATEN TAPIN PADA MASA PANDEMI. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (36kB)
	Text AWAL.pdf Download (982kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (8kB)
	Text BAB I.pdf Download (351kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (231kB)
	Text BAB III.pdf Download (110kB)
	Text BAB IV.pdf Download (475kB)
	Text BAB V.pdf Download (100kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (177kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (3MB)

ABSTRAK

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang pegawai dengan melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Adanya fenomena meningkatnya data ketidakhadiran pegawai negeri sipil Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANG) Kabupaten Tapin karena adanya pandemi covid-19 menjadi isu yang sangat penting untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pegawai, hambatan, solusi, dan perspektif hukum tata negara maupun hukum tata administrasi dalam menjalankan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam hukum perundang�undangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (BAPPELITBANG) Kabupaten Tapin pada masa pandemi COVID-19. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum ini juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: pertama, kinerja pegawai Badan Perencanaan, pembangunan, dan pengembangan (BAPPELITBANG) Kabupaten Tapin sudah cukup baik di masa pandemi COVID-19. Kedua, hambatan-hambatan yang dialami selama masa pandemi COVID-19 diantaranya adalah masih adanya ketidakdisiplinan sebagian pegawai saat jam pulang kantor, yakni mendahului dari waktu yang telah ditentukan, beberapa pegawai belum mengerti teknologi sehingga perlu sosialisasi ekstra terkait adaptasi penggunaan aplikasi online di masa pandemi. Ketiga, dalam perspektif hukum tata negara, peraturan bupati tapin nomor 20 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka percepatan penanganan covid-19 . Dari peraturan bupati tapin tersebut dapat dilihat bahwa kantor BAPPELITBANG kabupaten tapin telah mengikuti prosedur yang ada dengan membatasi kegiatan bekerja dikantor dengan sistem masuk bergantian dan work from home, sekaligus mematuhi UU ketenagakerjaan 2003 dan UU NO 1 1970 Tentang keselamatan kerja. Pelaksanaan pembatasan tersebut telah dilaksanakan dengan cukup baik dan melaksanakan tugasnya dalam rangka pembangunan, penelitiaan, dan pengembangan daerah.

Actions (login required)

View Item