Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pengupahan buruh pada
perkebunan sawit pribadi di Desa Jorong, Kabupaten Tanah Laut, yang
masih menimbulkan persoalan terkait keadilan upah. Dalam praktiknya,
terdapat perbedaan upah meskipun jenis dan beban kerja relatif sama, tidak
adanya perjanjian kerja tertulis, serta keterlambatan pembayaran upah yang
berpotensi merugikan buruh. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan
antara praktik pengupahan di lapangan dengan prinsip keadilan dalam
hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pemberian
upah buruh pada perkebunan sawit pribadi di Desa Jorong, Kabupaten
Tanah Laut, serta menganalisis penerapan asas keadilan dalam praktik
tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan
kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi
terhadap pemilik kebun serta buruh perkebunan sawit pribadi di Desa
Jorong Kabupaten Tanah Laut. Seluruh data yang terkumpul kemudian
diolah
dan
dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara
menggambarkan secara sistematis praktik pengupahan yang berlangsung di
lapangan, kemudian dianalisis berdasarkan konsep asas keadilan dalam
hukum Islam.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan pada
perkebunan sawit pribadi di Desa Jorong umumnya dilakukan berdasarkan
kesepakatan lisan antara pemilik kebun dan buruh tanpa adanya perjanjian
tertulis. Besaran upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, hasil panen,
serta kondisi harga sawit di pasaran. Akan tetapi, dalam praktiknya masih
ditemukan adanya perbedaan upah untuk pekerjaan yang sama,
ketidakjelasan mengenai besaran upah sejak awal, serta keterlambatan
pembayaran upah. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik
pengupahan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan
karena masih terdapat unsur ketidakjelasan (gharar) dan belum
terpenuhinya prinsip keseimbangan hak dan kewajiban antara buruh dan
pemilik kebun. Oleh karena itu, diperlukan adanya kejelasan kesepakatan,
transparansi dalam penentuan upah, dan ketepatan waktu pembayaran agar
praktik pengupahan dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dalam
hukum Islam.