Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyak ditemukannya
peredaran kosmetik obral yang diduga ilegal di Pasar Subuh Minggu Cempaka
Arum Manis Banjarmasin. Beberapa produk kosmetik yang dijual tidak
mencantumkan izin BPOM, informasi, komposisi, maupun tanggal kadaluarsa
sehingga berpotensi merugikan dan membahayakan konsumen. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran
kosmetik obral serta kendala yang dihadapi dalam pengawasan tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan
sosio-legal. Data diperoleh melalui wawancara. Informan penelitian terdiri dari
pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin, dua
orang pelaku usaha, dan dua orang konsumen di Pasar Subuh Minggu Cempaka
Arum Manis Banjarmasin. Data yang diperoleh secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan (BBPOM) memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan
terhadap peredaran kosmetik melalui pengawasan pre-market dan post-market.
Pengawasan pre-market dilakukan melalui penilaian pemenuhan persyaratan
produk sebelum beredar, sedangkan pengawasan post-market dilakukan
melalui pemeriksaan sarana distribusi, pengambilan sampel, pengujian produk,
serta pengawasan terhadap label dan iklan kosmetik. Berdasarkan hasil
wawancara dengan pihak BBPOM diketahui bahwa pengawasan secara khusus
terhadap peredaran kosmetik obral di Pasar Subuh Minggu Cempaka Arum
Manis Banjarmasin belum pernah dilakukan. Meskipun demikian, dalam
pelaksanaan pengawasan kosmetik secara umum masih terdapat beberapa
kendala, yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan luasnya wilayah
pengawasan, rendahnya pemahaman serta kesadaran pelaku usaha terhadap
legalitas kosmetik, belum optimalnya penyebaran informasi dan edukasi, serta
masih adanya konsumen yang lebih mengutamakan harga murah dibandingkan
keamanan dan legalitas produk.